H MS Rusdyanto SH MM MBA DR CD, selaku kuasa hukum pemilik aset, menunjukkan aset kliennya yang berada di Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jumat (16/8) lalu. ISTIMEWA
H MS Rusdyanto SH MM MBA DR CD, selaku kuasa hukum pemilik aset, menunjukkan aset kliennya yang berada di Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jumat (16/8) lalu. ISTIMEWA

PURBALINGGA, SATELITPOST – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPK NL) Purwokerto, diminta untuk membatalkan pelelangan aset berupa tanah dan bangunan di Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga. Pasalnya, aset berupa tanah dan bangunan milik Sri Hariyanti itu, sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara, 19 November 2015 silam.

H MS Rusdyanto SH MM MBA DR CD, kuasa hukum pemilik aset menyampaikan, permohonan pembatalan lelang ini disampaikan merespon adanya pengumuman lelang oleh Pengadilan Agama Purbalingga yang diterbitkan di surat kabar Merapi Dinamika, 8 Aguutus 2019 lalu.

Menurutnya, lelang tersebut tidak bisa dilakukan karena objek tersebut sudah dieksekusi dengan berita acara pelaksanaan eksekusi nomor: 04Pdt.Eks/2015/PN Bnr jo, nomor : 14Pdt.G/2014/PN Bnr.

“Karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah dilaksanakan eksekusi, objek tersebut sudah beralih menjadi hak milik atas nama Sri Haryanti,” kata Rusdiyanto, Sabtu (16/8) lalu.

Pada pengumuman lelang oleh Pengadilan Agama Purbalingga yang diterbitkan di surat kabar Merapi Dinamika, pelaksanaan eksekusi akan dilakukan 22 Agustus 2019 mendatang. Pemohon eksekusi adalah Bank PT Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Purwokerto yang dikuasakan melalui H Sugeng SH Msi. Sedangkan termohon ekeskusi adalah Sutiman Adi Wibowo, alamat RT 003 RW 005 Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara.

“Sejak tanggal pelaksanaan eksekusi, tanah dan bangunan tersebut sudah beralih menjadi miliknya Sri Hariyanti. Sehingga jika tanggal 22 KPKNL melakukan lelang, jelas bertentangan dengan undang-undang karena objek yang akan dilelang sudah beralih kepemilikan,” kata Rusdyanto.

Dia menjelaskan, awal permasalahan ini adalah utang piutang. Pemilik aset sebelumnya, Sutiman Adi Wibono, meminjam uang kepada sri Hariyanti. Persoalan tersebut kemudian dibawa ke pengadilan. Dalam persidangan, Sri Hariyanti menang sehingga memegang aset milik Sutiman. Namun oleh Sutiman, aset tersebut dipakai untuk jaminan di Bank Muamalat Cabang Purwokerto. Selanjutnya, aset tersebut dilikuidasi oleh Bank Muamalat.

“Jika lelang tetap dilakukan, maka akan merugikan calon pemenang lelang. Karena si pembeli, tidak akan mungkin bisa memohon eksekusi pada pengadilan yang sudah melaksanakan eksekusi tanah dan bangunan tersebut. Melihat keadaan itu, kami harus membuat sanggahan sehingga tidak ada yang dirugikan. Jika tetap dilakukan eksekusi, KPK NL jelas-jelas melakukan penyalahgunaan wewenang,” katanya.

Rusdyanto mengaku, melihat beberapa kejanggalan dalam persoalan yang ditanganinya. Pengumuman lelang, dipasang pada surat kabar yang terbit dan edar di luar daerah di mana aset berada. Padahal jika akan menyampaikan pengumuman lelang, diutamakan diterbitkan di media setempat.

“Saya tahu dari teman, terkait penerbitan pengumuman tersebut. Kalau mereka melakukan lelang, media setempat yang diutamakan, bukan media daerah lain,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purbalingga, Rosiful Sag MH, membenarkan informasi eksekusi yang diterbitkan oleh Media Merapi Dinamika. Pihak Pengadilan Agama Purbalingga, didelegasi oleh Pengadilan Agama Banjarnegara. Hal itu dilakukan, karena objek ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga.

“Iya benar, itu memang kami yang mengajukan karena ada dua ketentuan untuk publikasi di media,” kata Rosiful, kemarin (19/8).

Menurut Rosiful, Pengadilan Agama Purbalingga hanya mendapatkan delegasi untuk membantu permasalahan tersebut. Tetapi terkait pemeriksaan hingga memutuskan, sudah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara. (min)