AKTIVITAS di Lapangan Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga beberapa waktu lalu. Lapangan udara ini nantinya akan di bangun menjadi bandara komersil di tahun 2018.SATELITPOST/AMIN WAHYUDI

PURBALINGGA, SATELITPOST – Nota kesepahaman atau MoU tentang rencana pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman (BJBS) akan ditandatangani pada Jumat (17/11) mendatang.

Sebelum melakukan penandatanganan nota kesepahaman ini, sejumlah petinggi pemerintahan dan pihak-pihak yang berkepentingan akan menggelar pertemuan. Mereka antara lain, Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin, Asisten Logistik KSAU Marsekal Muda TNI Yadi Husyadi, dan Direktur Utama  LPPNPI (Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia)/Airnav Indonesia Novie Riyanto.

“Penandatanganan MoU pembangunan bandara akan dilakukan besok (17/11) di Jakarta, Pemkab Purbalingga dalam hal ini Bupati langsung yang akan menandatangani,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Purbalingga, Tri Gunawan Setyadi, kemarin (16/11).

Menurut Tri Guwan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi dasar pelaksanaan pembangunan bandara komersial JBS yang berada di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja.  Penandatangan MoU antara Pemkab Purbalingga dengan berbagai pihak tersebut  menjadi langkah awal realisasi pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman. Selanjutnya, PT Angkasa Pura II yang akan menjadi operator BJS mulai merealisasikan pembangunan fisik dengan finalisasi Detail Enginering Design (DED).

“Karena diharapkan pertengahan Desember 2017 akan dilakukan groundbreaking dimulainya pembangunan fisik bandara JBS, dan pada Desember 2018, bandara JBS sudah bisa dioperasionalkan,” katanya.

Dia menambahkan, beberapa waktu lalu Pemkab menghadiri pertemuan bersama Tim Teknis Aset TNI AU di ruang Rapat Disfaskonau Gedung B2 Lantai 7 Mabes AU Jakarta. Markas besar TNI Angkatan Udara (Mabes TNI AU)  juga memberikan ijin dan persetujuan kepada Pemkab Purbalingga. Izin tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan akses jalan menuju bandara JBS di wilayah Kemangkon. Lahan milik TNI AU yang akan menjadi akses jalan itu sepanjang 420 meter x 20 meter.

Selain persetujuan penggunaan lahan, rapat tersebut juga menghasilkan dua poin lain. Yakni, sesuai dengan surat Menteri Perhubungan RI nomor AU.101/3/17 PHB 2017 tertanggal 8 Agustus 2017 tentang Pengembangan Lanud Jenderal Besar Soedirman, Menhub meminta kepada Menteri BUMN untuk menugaskan PT AP II guna membangun Bandara Jenderal Besar Soedirman.

“Poin ketiga yakni akan disusun MoU atau pernyataan bersama tentang rencana pembangunan dan pengusahaan Bandara Jenderal Besar Soedirman antara TNI AU, pemprov Jateng, Pemkab Purbalingga, PT AP II, Airnav Indonesia dan BMKG,” kata Tri Gunawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam kunjungan kerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Minggu (6/8) lalu bersama Direktur Utama PT AP II Muhammad Awaluddin ke Lanud JBS Purbalingga, telah diputuskan untuk pengembangan Lanud Jenderal Besar Soedirman (Wirasaba) menjadi bandara Jenderal Besar Soedirman.

Pengelolaan bandara komersial itu nantinya dilakukan oleh PT AP II selaku operator. PT AP II telah menyiapkan anggaran Rp 350 miliar untuk membangun berbagai sarana prasarana pendukung seperti runway, taxiway, bangunan terminal seluas 3.000 meter persegi dan sarana lain. Untuk landasan pacu, dari sekarang 850 meter, akan diperpanjang menjadi 1.600 meter dengan lebar 30 meter. Tahap selanjutnya akan diperpanjang lagi menjadi 2.000 hingga 2.400 meter. (aminbellet@gmail.com)

Komentar

komentar

BAGIKAN