Naikkan Gaji GTT dan PTT

Terkait Kenaikkan Gaji PNS, Pemkab Diminta Adil Terhadap Guru Honorer

logo satelitpost

PURBALINGGA, SATELITPOST-Merespons rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tahun anggaran 2019, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) meminta Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga meningkatkan honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Hal itu disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap pengantar Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purbalingga tahun 2019, Selasa (6/11/2018) di Ruang Rapat DPRD Purbalingga.

Juru Bicara FKB Nur Tjahyati AMd juga mengatakan rencana kenaikan gaji PNS harus dibarengi dengan peningkatan kinerja PNS. “FKB sangat berharap kepada Pemkab Purbalingga untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer, karena kenaikan gaji PNS yang tidak dibarengi dengan kenaikan honor bagi para honorer akan menimbulkan kecemburuan apalagi dengan beban tugas yang sama,” katanya.

Belanja daerah didasarkan pada rencana kerja pemerintah daerah serta kebijakan pemerintah pusat pada saat penyampaian nota keuangan RAPBN 2019. Nota keuangan itu mengamanatkan di samping pemberian gaji bulan ketiga belas dan tunjangan hari raya, pemerintah juga akan menaikan gaji PNS rata-rata sebesar 5 persen.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kinerja serta kesejahteraan pegawai negeri sipil agar tetap mampu mengimbangi kenaikan kebutuhan karena adanya inflasi;  maka pada tahun 2019 pemerintah daerah merencanakan menaikkan tambahan penghasilan pegawai rata-rata sebesar 25 persen.

“FKB mengusulkan agar para honorer di Kabupaten Purbalingga hidup layak dengan sentuhan pemda mengalokasikan anggaran kepada GTT dan PTT. Honor yang sepadan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari sumber APBD Kabupaten Purbalingga,” katanya.

Hal senada juga dipertanyakan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Sumarsih SIP.  Terkait dengan GTT/PTT yang belum mendapatkan penghasilan yang memadai, ia mempertanyakan kebijakan apa saja yang akan ditempuh pemerintah daerah.

Sedangkan Fraksi Amanat Nasional (FAN) memberikan perhatian yang serius kepada penanganan tenaga honorer eks K2, khususya guru. Permasalahan yang mereka alami ketika moratorium penerimaan PNS ditetapkan, mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi ASN PNS karena ada pembatasan usia PNS yaitu di bawah 35 tahun.

“Hal tersebut tentu menghancurkan harapan mereka untuk menjadi PNS. Kami tau, persoalan ASN adalah wewenang pemerintah pusat, tapi pimpinan daerah, saudara Plt Bupati maupun Plt Kepala Dinas Pendidikan agar memperlakukan mereka dengan baik. Selanjutnya kami juga mananyakan bentuk penghargaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada mereka. Mohon Penjelasan,” kata Juru Bicara FAN, Drs Soberi MSi.(amin@satelitpost.com)