PURBALINGGA, SATELITPOST  – Masyarakt Kabupaten Purbalingga kini tidak bisa sembarangan dalam menikmati rokok. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah ditetapkan menjadi Perda. Bagi masyarakat yang melanggar, akan dikenakan sanksi kurungan tiga hari dan atau denda Rp 100 ribu.

Diketahui, pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga bersama DPRD Purbalingga telah menyetujui bersama 3 Raperda, di Ruang Rapat DPRD Purbalingga, Jumat (29/11). Di antara tiga Raperda tersebut yakni  Tentang Kawasan Tanpa Rokok telah mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Jateng.

“Dengan disetujui dan ditetapkannya Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok, diharapkan Perda ini memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok terutama bagi perokok pasif, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, dan bebas dari asap rokok,” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi.

Setelah disetujui dan ditetapkan, selanjutnya Tiwi menginstruksikan untuk segera disosialisasikan kepada masyarakat. Baik melalui kesempatan formal maupun informal. Termasuk anggota DPRD juga memiliki kesempatan mensosialisasikan Perda tersebut  kepada konstituen.

“Kepada kepala perangkat daerah yang terkait dengan ditetapkannya kedua rancangan peraturan daerah tersebut untuk segera menindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya baik Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati sehingga dapat diaplikasikan di masyarakat Kabupaten Purbalingga,” katanya.

Bagi masyarakat yang melanggar, akan dikenakan sanksi kurungan tiga hari dan atau denda Rp 100 ribu. Saksi tersebut tercantum pada pasal 23. Sedangkan pasal 24 mengatur kepada pedagang termasuk sales rokok keliling dengan pidana kurungan tiga bulan dan/atau denda Rp 1 Juta. “Ada tujuh tempat yang akan menjadi kawasan tanpa rokok,” kata Kabag Hukum Setda Purbalingga, Sugeng Subroto.

Tujuh kawasan itu masing-masing adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum. Selain angkutan umum dan tempat umum, kawasan bebas asap rokok itu ditentukan hingga pagar terluar.

“Kalau yang jelas tidak boleh adalah fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, kalau di kantor-kantor itu wajib membuat ruang tersendiri yang digunakan untuk merokok, dan itu diluar bangunan utama,” ujarnya.

Dalam pasal 6 ditegaskan syarat itu meliputi ruang terbuka dan berhubungan langsung dengan udara, terpisah dari gedung atau ruang utama. Ruang merokok harus  jauh dari pintu masuk dan keluar atau jendela ruang kerja dan dari tempat orang berlalu-lalang. Di dalam ruang merokok harus ada tempat mematikan rokok dan papan peringatan bahaya merokok.

“Raperda ini memang sudah ditetapkan menjadi Perda, tetapi untuk dijalankan masih perlu Pebup, sembari menunggu ada Pebup, sekarang disosialisasikan dulu,” katanya. (min)