PURBALINGGA, SATELITPOST – Plt Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi merespon banyaknya buruh pabrik bulu mata yang dirumahkan dan mengundurkan diri. Dia menyampaikan Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan berupaya memfasilitasi penanganan permasalahan yang saat ini tengah dihadapi para pengusaha.

 

“Nanti akan kami kumpulkan para pengusaha, kita bicarakan apa penyebabnya, lalu, kalau kita bisa fasilitasi, kita fasilitasi,” katanya di sela-sela kunjungan di Desa Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Jumat (15/3).

 

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja (Dinnaker) Purbalingga, Tukimin menyampaikan industri bulu mata dan rambut palsu merupakan penyerap tenaga kerja low skill terbesar. Sedikitnya, 35.000 orang bekerja pada 35 perusahaan yang 22 di antaranya berupa  penanaman modal asing (PMA).

 

“Uang yang turun ke Purbalingga, untuk upah seluruh karyawan dan pemasukan lainnya mencapai Rp 80 miliar per bulan,” ujarnya.

 

Lanjut Tukimin, pihaknya mendorong perusahaan menggenjot pemasaran agar produk bulu mata Purbalingga bisa kembali di kancah internasional. Pemkab tidak dapat berbuat banyak karena skala industri sudah lebih tinggi dari intervensi kekuasaan yang bisa dilakukan pemerintah sekelas kabupaten.

 

Menurutnya, masih banyak sektor usaha lain terutama potensi daerah yang bisa digali untuk menyerap tenaga kerja. Knalpot, rambut palsu, industri pangan, maupun usaha kecil menengah lainnya perlu digenjot secara maksimal. “Jika ada investor lagi, kami berharap industri seperti garmen dan pengolahan makanan yang masuk, karena produk tersebut merupakan kebutuhan pokok,” katanya.

 

Saat ini potensi ancaman sosial akibat pengangguran seperti naiknya kriminalitas, putus sekolah, turunnya angka kemiskinan belum nampak. Pemkab percaya, masyarakat mampu berkembang dan optimis bisa mandiri berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). “Mereka yang mengundurkan diri, gali potensi dan passion masing-masing. Silakan bekerja di tempat yang lebih baik ataupun berwiraswasta,” ujarnya.

 

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Purbalingga, Endra Yulianto berharap baik dari perusahaan, pemerintah, maupun karyawan dapat besinergi mengatasi permasalahan ini. Mencari solusi jitu, agar ancaman penggangguran tidak membayang-bayangi Purbalingga.

 

Dia juga meminta agar Dinas Tenaga Kerja Purbalingga mengawasi pemberian pesangon bagi karyawan  yang mengundurkan diri dan upah bagi karyawan yang dirumahkan. Jangan sampai mereka diperas ketika usaha berkembang dan dibuang ketika usaha turun.

 

“Tentunya, kami berharap penurunan permintaan ini hanya terjadi temporer dan ke depan perusahaan kembali normal sehingga buruh bisa kembali bekerja,” katanya.

 

 

Diketahui, kondisi industri bulu mata di Purbalingga terguncang. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Purbalingga, Mulyono mengatakan hingga Maret ini lebih dari 1300 pekerja yang dirumahkan dan mengundurkan diri. Jumlah tersebut berasal dari 11 perusahaan yang mengalami penurunan permintaan.

 

 

Dari 35 perusahaan yang bergerak di bidang bulu mata dan rambut palsu, yang masih berjalan normal ialah industri rambut palsu (wig). Para pekerja dari industri bulu mata banyak yang pindah ke sana, namun belum semuanya terserap.

 

 

Mulyono mengungkapkan, perusahaan yang merumahkan karyawannya membayar upah sekitar 40 persen dari gaji. Sedangkan karyawan yang mengundurkan diri menerima tali asih 40 persen dari upah dikalikan masa kerja. “Setiap perusahaan menerapkan kebijakan yang berbeda. Mayoritas berada di kisaran angka itu,” katanya, Kamis (14/3). (min/cr3)