Pandu Adi Winata SST Statistisi Muda BPS Purbalingga.

Masyarakat yang hidup dalam kecukupan harta banyak didambakan oleh sebagian orang. Mereka beranggapan dengan mempunyai harta akan lebih banyak pilihan dalam hidup, menaikkan status sosial, serta tidak dipandang remeh oleh orang lain. Namun sebaliknya, dengan hidup dalam kondisi yang serba terbatas dalam kepemilikan harta, membuat pilihan hidup juga terbatas, bahkan sebagian akan minder dengan keterbatasan yang dialami. Kondisi ini acapkali dinamakan “miskin”.

Dalam konteks keilmuan, sebagaimana dikatakan ahli ekonomi yaitu Artkinson dan Bourguinon, mereka  mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakcukupan kekuatan untuk mengakses sumber daya ekonomi. Dia yang miskin adalah manusia yang selalu mendapat kesempatan paling akhir, baik karena faktor di luar dirinya atau karena faktor mentalitas yang berasal dari dalam dirinya sendiri.

Kemiskinan memiliki dampak muliti dimensi, bukan hanya dimensi ekonomi saja tetapi juga dimensi lain seperti kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian membiarkan kemiskinan akan membawa “blunder” dalam pembangunan, karena akan menimbulkan rentetan masalah baru seperti angka kematian yang tinggi, meningkatnya angka kriminalitas, dan tertutupnya akses pendidikan. Hal ini tentu saja berlawanan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs), yang berusaha mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua wilayah di dunia, baik dalam ruang lingkup negara, provinsi maupun kabupaten. Sampai-sampai pada tahun 1992, PBB menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia (The International Day for the Eradication of Poverty), agar gaung pengentasan kemiskinan tetap menggema.

Potret Kemiskinan Purbalingga

Dalam melakukan penghitungan kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) memakai angka Garis Kemiskinan (GK) untuk membedakan mana yang miskin dan yang tidak. Bagi mereka yang berada di bawah GK maka akan digolongkan sebagai penduduk miskin. GK dihitung menurut konsep kebutuhan dasar (basic needs approach yang bersumber dari Bank Dunia).

Di Purbalingga sendiri, sebagaimana data yang dikeluarkan oleh BPS, dengan persentase penduduk miskin sebesar 15,62 persen pada 2018, sedikit memberikan indikasi adanya usaha untuk mengentaskan kemiskinan. Indikasinya apa? Ada penurunan persentase penduduk miskin dibandingkan tahun 2017, di mana di tahun 2017 persentase kemiskinan berada pada angka 18,8 persen. Ini artinya ada penurunan sebesar 3,18 persen. Sebuah capaian yang tidak bisa dianggap remeh tapi juga belum layak untuk membusungkan dada. Kenapa? Karena jika kita melihat angka kemiskinan di wilayah sekitar Purbalingga, seperti Banyumas, Banjarnegara dan Cilacap, angka kemiskinan Purbalingga merupakan yang tertinggi. Sesuatu hal yang pastinya butuh perjuangan keras untuk mengentaskan kemiskinan.

Dalam konteks angka kemiskinan, ada yang namanya indeks kedalaman dan indeks keparahan. Indek kedalaman merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, atau sederhananya, semakin tinggi indeks kedalaman  menunjukkan mereka yang masih dalam kondisi kemiskinan, justru semakin dalam tingkat kemiskinannya. Melihat indeks kedalaman Purbalingga, dalam dua tahun terakhir tidak menunjukkan perubahan, masih di angka 2,79. sebuah capaian yang tentunya butuh usaha keras untuk menurunkannya mengingat Indeks Kedalaman Purbalingga berada pada posisi yang tertinggi di antara kabupaten di eks karesiden Banyumas.

Adapun indeks keparahan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks keparahan, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran penduduk di antara penduduk miskin. Tahun 2018, di saat persentase penduduk miskin berkurang, indeks keparahan justru mengalami peningkatan. Ini artinya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Purbalingga semakin tinggi.

Usaha Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan harus dimulai dari pertanyaan, siapa yang perlu dientaskan. Jangan sampai kita mengentaskan orang yang sudah tidak miskin, bukan berarti tidak boleh, namun energi yang kita keluarkan hendaknya efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk mengetahui siapakah mereka yang miskin itu, apa pekerjaannya, dan apa status pekerjaannya tentu butuh data karakteristik kemiskinan.

Jika kita mengacu data persentase penduduk miskin menurut sumber penghasilan utama yang dikeluarkan oleh BPS, maka didapatkan data bahwa sebagian besar penduduk miskin Purbalingga adalah mereka yang berkecimpung dalam lapangan usaha pertanian. Persentasenya ada pada kisaran 34,47 persen. Sedangkan penduduk miskin yang bekerja pada industri pengolahan ada 25,71 persen. Bila dirunut berdasarkan status pekerjaan, sebagian besar penduduk miskin di lapangan usaha pertanian adalah mereka yang berstatus sebagai pekerja bebas. Persentasenya sebesar  31,18 persen. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa mereka yang sebagian besar miskin adalah buruh tani, petani gurem, serta buruh industri kecil.

Kemiskinan benar-benar masalah multi-dimensi yang memerlukan kebijakan yang tepat sasaran dan program intervensi multi-dimensi pula agar kesejahteraan individu meningkat, sehingga membuatnya terbebas dari kemiskinan. Kebijakan upah buruh di pertanian, industri, harus menjadi prioritas pemerintah, karena sebagian besar penduduk miskin bekerja pada sektor-sektor tersebut. Kebijakan terkait upah ini perlu dilakukan secara hati-hati karena berkaitan dengan sang pemberi upah. Perlu ada win-win solution.

Di samping itu, menjaga stabilitas harga hasil pertanian di saat panen raya, juga perlu dilakukan agar harga tidak jatuh, karena petani begitu menggantungkan penghasilan pada hasil panenan mereka. Pengelolaan dan penyaluran kartu tani juga harus terus ditingkatkan, pastikan bahwa penyaluran tersebut benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.

Mereka yang miskin sangat rawan terhadap naiknya harga komoditi. Untuk itu upaya pengendalian harga sekaligus  pengendalian inflasi harus tetap menjadi prioritas pemerintah terutama inflasi pada kelompok bahan makanan. Inflasi yang terkendali dapat menahan laju peningkatan Garis Kemiskinan.

Mengutip apa yang disampaikan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, beliau menilai, penduduk lansia di Indonesia secara keseluruhan masih rentan untuk jatuh miskin. Tingkat kemiskinan penduduk lansia secara persentase tercatat lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan nasional dalam beberapa tahun terakhir. Ini berarti lansia juga butuh sentuhan tangan pemerintah agar tidak jatuh dalam kemiskinan.

Purbalingga dengan persentase lansia terbanyak se-eks karesiden Banyumas, yakni sebanyak 13,60 persen perlu menjadi perhatian pemerintah. Program rantang berkah yang sekarang ini dilaksanakan dengan 305 lansia yang menerima bantuan, hendaknya tetap terus dilaksanakan dan diharapkan diperpanjang serta dikembangkan tidak hanya fokus pada kebutuhan makan lansia saja akan tetapi juga fokus pada kesehatan lansia. Lebih-lebih angka kesakitan lansia Purbalingga di tahun 2018 mencapai 23,05 persen.

Sebagai masalah multi-dimensi, program pengentasan kemiskinan juga jangan hanya berpangku pada peran pemerintah. Jangan biarkan pemerintah “sendirian” dalam mengentaskan kemiskinan. Dari sisi penduduk miskin perlu diingat pula bahwa kemiskinan itu selalu ada, dan ingatlah bahwa dengan hidup dalam keterbatasan justru akan mempermudah “hisab” kita kelak. Apa itu “hisab”? Hisab adalah pertanggung jawaban atas harta yang telah kita pergunakan di dunia. Apakah harta dipergunakan untuk kebaikan atau justru hartanya digunakan untuk perkara keburukan.

Dari sisi penduduk yang tidak miskin, juga perlu unjuk peranan. Contoh sederhana saja adalah memperhatikan tetangga dekat kita, lihat mereka, dalam kondisi kekurangan kah? Dalam agama islam disebutkan, Rasulullah bersabda: Tidaklah beriman kepada-Ku orang yang tidur dalam keadaan kenyang. Sedangkan tetangganya kelaparan sampai ke lambungnya”.

Mari bekerja bersama. Jangan sampai turunnya kemiskinan Purbalingga hanya sebuah euforia sesaat.