PURBALINGGA, SATELITPOST-Berdasarkan pengamatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga, terdapat 1463 tempat pemungutan suara (TPS) rawan. Jumlah tersebut, sekitar separuh dari total TPS di Purbalingga yang berjumlah 2898. Penilaian itu berdasarkan sepuluh indikator.

 

Anggota Bawaslu Purbalingga bidang pengawasan, Misrad mengatakan, sepuluh indikator di antaranya, dekat dengan rumah peserta pemilu, atau dekat posko kemenangan peserta. Dekat rumah sakit, dekat perguruan tinggi, dekat lembaga pendidikan, terdapat praktik pemberian uang  atau barang di masa kampanye di TPS. Selain itu, terdapat praktik menghina/menghasut di antara pemilih  terkait isu suku, ras, agama dan golongan di sekitar TPS, petugas KPPS berkampanye di lokasi TPS, TPS berada di lokasi posko tim kampanye dan caleg serta terdapat logistic/perlengkapan pemungutan suara yang mengalami kerusakan. Daftar pemilih tambahan (DPTb), adanya daftar pemilih khusus (DPK).

 

“Rawan di sini tidak melulu soal adanya politik uang, atau kecurangan dalam pelaksanaan. Tetapi terkait tingkat partisipasi juga,” kata Misrad, Senin (15/4).

 

TPS dekat sekolah, dan atau ponpes dinilai rawan, karena pada hari pencoblosan, barangkali tidak meliburkan aktivitasnya. Padahal, siswa dan atau santri, belum terdaftar untuk mencoblos di TPS terdekat. Sehingga terancam tidak menyalurkan hak memilihnya. Tentunya itu akan menurunkan tingkat partisipasi dalam pemilu 2019 ini.

 

“Langkah yang kami lakukan di TPS rawan tersebut masing-masing melakukan pencegahan terhadap potensi yang ada sehingga tidak ada gangguan saat pemungutan suara, serta  berkoordinasi dengan instansi terkait  untuk mengambil langkah pencegahan,” katanya.

 

Disampaikan, sampai saat ini Bawaslu belum mendapati adanya praktik politik uang. Namun, hal tersebut menjadi perhatian intensif, terutama pada masa tenang ini. Karena, hal tersebut dinilai cukup rawan dilakukan. Selain itu, di TPS-TPS dekat dengan basis peserta pemilu, pengawasan juga diintensifkan. Sebab dikhawatirkan terjadi kongkalikong, petugas TPS.  “Kami tetap antisipasi hal-hal yang mungkin saja terjadi,” ujarnya.

 

Sementara itu Ketua Bawaslu Imam Nurhakim menyampaikan Lebih dari 15 ribu alat peraga kampanye (APK) ditertibkan secara serentak oleh jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Purbalingga, Minggu (14/4).

 

Penertiban dilakukan mengingat sudah mulai memasuki masa tenang. Ribuan APK yang telah ditertibkan tersebut terdiri dari baliho, spanduk, banner, bendera, maupun alat peraga kampanye yang dipasang di tempat berbayar. (min)