PURBALINGGA, SATELITPOST – Mantan Kepala Desa Banjaran, Wahyudi terbukti bersalah dan melanggar UU Tipikor Pasal 2 dan 3 pada kasus pelepasan dan pengadaan tanah di Desa Banjaran 2009-2010. Ketua majelis hakim pengadilan Tipikor Semarang, Aloysius Supriharnoto BA SH MH menjatuhi hukuman selama dua tahun penjara. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan negeri (Kejari) Purbalingga Nur Mulai Setiawan, melalui Kasi Pidsus Yanuar Adi Nugroho, kemarin (7/12).

“Sidang putusan kasus tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Kamis (30/12) pekan lalu,” katanya.

Menurutnya, terdakwa Wahyudi dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Selain itu, dia juga dibebani denda sebesar Rp 50 juta, dengan subsider tiga bulan kurungan. “Vonisnya 2 tahun penjara, dan denda Rp 50 juta,” ujarnya.

Namun, JPU mengajukan banding atas keputusan hakim. Pasalnya, hukuman yang dijatuhkan jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa dihukum selama lima tahun penjara. “Waktu persidangan, kami jawab pikir-pikir. Tapi kami akhirnya ajukan banding, karena ada satu dakwaan yang tidak dipertimbangkan. Kami sudah mengajukan banding, tapi memori banding belum kami kirim menunggu salinan putusan,” ujarnya.

Disampaikan, pada kasus tersebut, meskipun satu rangkaian, tetapi ada dua dakwaan yang diakomodir. Namun oleh hakim, satu dakwaan tidak menjadi pertimbangan. Dakwaan pertama, Wahyudi berlaku sebagai anggota panitia pengadaan. Sedangkan dakwaan kedua, saat pelepasan posisi Wahyudi sebagai Kades, dan diduga memperkaya diri sendiri.

Oleh karena itu, hal tersebut menjadi satu di antara dasar mengajukan banding. Padahal, jika kedua dakwaan dipertimbangkan, tidak menutup kemungkinan hukuman bisa lebih. “Padahal dalam persidangan dua dakwaan tersebut terbukti,” katanya.

Saat ini, lanjut Yanuar, Wahyudi berada LP Kedungpane Semarang. Karena saat ini masih berstatus tahanan pengadilan. “saat ini ada di Lapas Kedungpane Semarang,” ujarnya.

Diketahui, kasus tersebut terjadi sekitar tahun 2009. Saat proses tukar guling tanah kas Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari. Lahan tersebut untuk  pembangunan megaproyek Bendung Slinga yang menghubungkan Desa Banjaran dengan Desa Slinga, Kecamatan Kaligondang. Hal tersebut diduga ada penyimpangan aturan yang menjadikan adanya dugaan kerugian negara. Atas perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian negara   mencapai Rp 386.360.000. (min)

Komentar

komentar

BAGIKAN