LOKASI rencana pembangunan Purwokerto City Center di eks Bangunan Stasiun Timur, Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto, Rabu (6/2).
LOKASI rencana pembangunan Purwokerto City Center di eks Bangunan Stasiun Timur, Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto, Rabu (6/2).

PURWOKERTO, SATELITPOST-Rencana pembangunan Purwokerto City Center (PCC) di lokasi eks Stasiun Timur, Jl Jenderal Soedirman Purwokerto masih menunggu hasil analisis dampak lingkungan (Amdal) dan analisa dampak lalu lintas (Amdalalin) dari instansi terkait.

Dari pantauan SatelitPost, di sekitar lokasi milik PT KAI ini terdapat banner yang terpasang pada pagar keliling. Pada banner itu tertulis PCC yang akan dijadikan sebagai pusat perbelanjaan, hotel, dan arena hiburan serta permainan akan segera dibangun.

Menurut Manajer Humas  PT KAI Daop 5 Purwokerto, Supriyanto, proses pembangunan PCC masih pada tahap perizinan. PCC akan dibangun anak perusahaan PT  KAI, yakni Kereta Api Properti Manajemen (KAPM).

“Saat ini masih dalam tahap proses pengurusan perizinan, namun komunikasi dengan masyarakat sekitar juga sudah dimulai. Kalau ada dukungan dari masyarakat sekitar dan pemkab, mudah-mudahan proses perizinannya tidak lama,” katanya, Rabu (6/2).

Ia menjelaskan, di atas lahan seluas 40.500 meter persegi ini akan dibangun pusat pertokokan atau mall, hotel berbintang, area permainan, masjid, pusat jajanan masyarakat atau angkringan dan konsep lingkungan yang hijau penuh dengan pepohonan.

Untuk lahan parkir, katanya,  akan dibuat konsep masuk ke dalam dengan perhitungan tidak akan menimbulkan kemacetan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman. “Dengan kehadiran PCC ini nantinya diharapkan bisa menampung ribuan tenaga kerja yang diprioritas warga sekitar.  PCC juga akan mempercepat  pergerekan perekonomian daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP), Herni Sulastri mengatakan, permohonan izin usaha pembangunan PCC belum ia terima. Ia menjelaskan, izin usaha diajukan setelah Amdal dan Amdal lalu lintas selesai.

Menurutnya, dalam pengurusan Amdal biasanya membutuhkan waktu yang lama, karena harus ada sosialisasi ke warga menyangkut hak-hak warga dan persetujuan lingkungan.“Secara resmi perizinan belum masuk ke kami, cuma baru konsultasi-konusltasi. Nanti kalau Amdal dan Amdalalin sudah klir, baru mengurus izin usaha dan izin bangunan ke sini,” katanya. (nns)