PURWOKERTO, SATELITPOST-Sebuah lembaga baru di Banyumas, Aliansi Masyarakat Peduli Eksekuti dan Legislatif (AMPEL-RI) mempertanyakan tingkat transparansi penggunaan dana di DPRD Kabupaten Banyumas. Hal ini menyusul kesulitan yang mereka hadapi dalam mengakses data-data terkait penggunaan anggaran tersebut.

“Sudah sebulan lebih kami minta bukti dari hasil kegiatan yang mereka (DPRD Kabupaten Banyumas, red) lakukan, tapi tidak ada jawaban yang memuaskan,” kata Khadiyat, pimpinan lembaga tersebut.

Pria yang akrab disapa Ady Gondrong ini mengatakan, dirinya berharap dapat mengakses data tersebut lantaran mereka peduli dengan kerja-kerja legislatif. Data tersebut, nantinya akan dijadikan sebuah bukti tentang kinerja yang dilakukan, baik oleh politisi yang duduk di DPRD maupun sekretariatnya.

Namun, niatannya ini menghadapi sebuah halangan. “Beberapa kali kami komunikasi, mereka memberikan jawaban yang baik dan siap bersikap terbuka. Tapi, setelah kami datang lagi, ternyata tidak ada data yang kami harapkan,” kata Ady.

Ia mengaku berharap mendapatkan data terkait kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPRD Banyumas ke berbagai daerah. Nantinya, data tersebut akan dibandingkan dengan hasil kinerja anggota DPRD. Dengan begitu, rakyat akan dapat menilai dan melihat seperti apa kinerja dewan.

“Bukan data itu yang kami dapat. Kami malah dikasih data dari kunjungan dewan daerah lain ke Banyumas. Itu kan nggak berhubungan dengan yang kami butuhkan,” kata dia.

Ady mengatakan, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD sudah sepantasnya mampu bersikap terbuka kepada khalayak ramai. “Mereka kan menggunakan uang rakyat. Jadi, sudah sewajarnya lah mereka terbuka,” kata dia.

Ady mengakui, meski belum mendapatkan hasil yang diinginkannya, jajaran AMPEL-RI akan terus berjuang. “Kami tidak akan berhenti minta data itu. Sampai dapat, nanti kalau perlu saya tongkrongin terus di gedung dewan,” ujar dia.

Sampai berita ini diturunkan, SatelitPost belum mendapatkan konfirmasi dari pihak sekretariat DPRD Banyumas. (pan)