SEKDA Kabupaten Banyumas (kiri) menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyumas Tahun Anggaran 2018 kepada Wakil Ketua DPRD Banyumas di ruang rapat paripurna DPRD Banyumas,Senin (25/3).

HL

LKPJ bupati ini akan dibahas oleh pansus dan dalam waktu satu bulan ke depan. Setelahnya, DPRD wajib memberikan rekomendasi hasil dari kajian tersebut kepada eksekutif

Wakil Ketua DPRD Banyumas, Supangkat

———————

DPRD Bentuk Pansus LKPJ Bupati

Kaji Laporan Keuangan Daerah Tahun 2018

PURWOKERTO, SATELITPOST-DPRD Kabupaten Banyumas akan segera membentuk pansus untuk mengkaji laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyumas Tahun Anggaran 2018 setelah eksekutif menyampaikan buku laporannya pada sidang paripurna, kemarin.

“LKPJ bupati ini akan dibahas oleh pansus dan dalam waktu satu bulan ke depan. Setelahnya, DPRD wajib memberikan rekomendasi hasil dari kajian tersebut kepada eksekutif,” kata Wakil Ketua DPRD Banyumas, Supangkat.

Menurutnya, sesuai dengan ketentuan, dalam pembentukan tim pengkaji atau pansus ini bersifat internal sehingga akan diisi dari kalangan anggota DPRD Banyumas. Pansus, nantinya akan meneliti mulai dari urusan wajib sampai pada urusan pilihan dalam LKPJ tersebut.

“Jadi akan diteliti dari urusan wajib sampai urusan pihan tersebut, apakah pencapaian programnya ini sudah sesuai dengan harapan pada waktu APBD yang telah disepakati pada 30 November 2017 lalu atau tidak,” katanya.

Ia menjelaskan, kesesuaian ini akan dilihat dari perencenaan dan prosentase target dari program pemerintah daerah yang tercapai dan tidak tercapai. “Jadi pelaksanaannya akan kita lihat, jangan sampai terjadi ada silpa atau target tidak tercapai,” katanya.

Ia menambahkan, setelah mengkaji laporan tersebut, DPRD berhak memberikan rekomendasi. Namun, jika tidak ada rekomendasi dalam waktu yang sudah ditentukan yakni 24 April mendatang, maka DPRD dianggap telah mensetujui laporan tersebut.

Sementara itu, Sekda Banyumas, Wahyu Budi Saptono yang mewakili Bupati Banyumas, Ir Achmad Husein, dalam penyerahan LKPJ ini menyampaikan laporan ini merupakan amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014.

LKPJ yang akan diserahkan dan dikaji DPRD ini, kata dia, terdiri atas 7 bab yang antara lain tentang gambaran umum daerah dan kondisi ekonomi, kebijakan pemda yang memuat visi, misi, strategi, dan arah kebijakan daerah serta prioritas pembangunan daerah tahun 2018. Kemudian, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang memuat pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, perencanaan dan realisasi pembiayaan. Penyelenggaraan urusan pemda yang memuat urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pemerintahan umum, dan fungsi penunjuang urusan pemerintahan.

Begitu juga tentang penyelenggaran tugas pembantuan yang diterima dan yang diberikan. Serta tentang penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang memuat kerja sama daerah, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, dan penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum.

“Materi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Banyumas tahun 2018 secara lengkap tertuang dalam buku laporan keterangan yang akan kami serahkan pada pimpinan dan anggota DPRD Banyumas,” katanya.

Pihaknya berharap LKPJ yang akan dibahas secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD itu nantinya diberikan keputusan sebagai rekomendasi untuk perbaikan pembangunan Banyumas ke depan. (anas@satelitpost.com)