Jajaran Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyumas memberikan keterangan kepada awak media terkait dugaan poilitik uang di Kantor Bawaslu Kabupaten Banyumas, Selasa (14/5).SATELITPOST/ANANG FIRMANSYAH

PURWOKERTO, SATELITPOST-Bawaslu Banyumas melalui sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) menghentikan 13 kasus dugaan praktik money politic yang terjadi di tujuh kecamatan di Banyumas dalam Pemilu Serentak 2019 lalu. Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Kejaksaan dan Polri ini tidak menemukan unsur materiil terutama dalam alat bukti.

“Penghentian 13 kasus dugaan money politic ini diputuskan setelah adanya pleno koordinasi antara Bawaslu dan Sentra Gakkumdu pada Senin 13 Mei lalu. Berdasarkan kajian, analisa, investigasi, dan klarifikasi kami sepakat untuk tidak menindaklanjuti temuan dan laporan ke tingkat penyidikan karena tidak memenuhi unsur-unsur materiil terutama di alat bukti,” kata Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Banyumas, Saleh Darmawan dalam keterangan persnya, Selasa (14/5).

Saleh menjelaskan, ada beberapa kesulitan yang dihadapi dalam mengungkap kasus dugaan money politic. Di antaranya, untuk mendatangkan saksi dalam pemberian keterangan. “Ada saksi yang diundang beberapa kali tetap tidak hadir karena alasan takut terutama bagi penerima sampai alasan ke luar kota,” katanya.

Sementara itu, dari terduga atau terlapor juga tidak mengakui memberikan amplop ataupun kartu pintar, sehingga diperlukan keterangan saksi yang bisa memperkuat alat bukti. Namun, kata dia, dalam penggalian informasi ini Bawaslu memiliki keterbatasan waktu yakni hanya 14 hari yang menjadi satu kendala.

Permasalahan lainnya, kata dia, ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberian laporan kepada Bawaslu yakni syarat materiil dan formil. Namun, masih banyak masyarakat (dari laporan yang diterima) tidak mengerti terkait baik itu pengertian saksi maupun barang bukti.

“Ada beberapa pelapor yang saksinya itu bukan orang yang mengalami, menerima, melihat, atau mendengar sendiri. Misal anaknya yang menerima dan ibu yang tengah salat yang dijadikan sebagai saksi,” katanya.

Kemudian, dalam aturan hukumnya yakni Pasal 253 ayat 2 tentang money politic dalam masa kampanye mensyaratkan subjek hukumnya adalah pelaksana, tim kampanye, dan peserta kampanye. Sedangkan dalam pelaporan ini, orang yang membagikan belum tentu menjadi pelaksana, tim kampanye atau peserta pemilu, tetapi hanya masyarakat biasa.

“Sehingga kami juga menelusuri keterkaitan dengan caleg/peserta pemilu. Ada semangat dari kami untuk menelusuri hal itu, tetapi di lapangan, kami kesulitan untuk menghubungkan antara subjek hukum dengan masyarakat biasa,” katanya

Dalam 13 kasus dugaan money politic ini, kata dia, keterhubungan antara penerima, pemberi, tim kampanye atau peserta pemilu ini terputus. Begitu juga, dengan akad antara penerima dan pemberi. “Dalam klarifikasi, pemberi kepada penerima tidak ada ajakan untuk memilih peserta pemilu,” katanya.

Ia menambahkan, kesulitan dalam pengungkapan ini juga dikarenakan jarangnya saksi yang menyaksikan langsung. Pasalnya, dari semua kasus dugaan tersebut dilakukan secara door to door dan dilakukan saat sepi. (nns)