Masa Reses Rentan Disalahgunakan

Untuk Kampanye Bacaleg Petahana KPU Ingatkan Ada Sanksi Pidana

KOMISIONER Bawaslu Kabupaten Banyumas memberikan sosialisasi kepada anggota dewan petahana yang akan menajalani masa reses untuk tidak berkampanye sebelum waktunya di ruang rapat DPRD Banyumas, Selasa (6/11/2018). SATELITPOST/ANANG FIRMANSYAH.

PURWOKERTO, SATELITPOST-Bawaslu Kabupaten Banyumas mengimbau Anggota DPRD Kabupaten Banyumas yang akan maju kembali dalam pencalonan tidak memanfaatkan masa reses untuk berkampanye. Masa reses akan dimulai pada 8-12 November mendatang.

“Sebelum reses, kita peringatkan para incumbent untuk tidak berkampanye. Untuk itu, kita jelaskan batasan-batasannya agar mereka tidak melanggar peraturan pemilu,” kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Saleh Darmawan dalam sosialisasi di depan anggota DPRD Kabupaten Banyumas, Selasa (6/11/2018).

Menurutnya, bacaleg yang mayoritas terdiri atas incumbent berpotensi melanggar tindak pidana pemilu pada masa reses. “Tadi sudah disepakati, antara masa reses dan kampanye harus berdiri sendiri-sendiri. Jangan dicampuradukan, karena masa reses anggota dewan ini menggunakan dana pemerintah yang tidak diperbolehkan untuk berkampanye,” katanya.

Jika nantinya ada pelanggaran tersebut, kata dia, pelaku yang terbukti bisa dikenai sanksi berupa kurungan penjara karena sudah termasuk tindak pidana pemilu dalam peraturan. “Jadi, kami imbau mereka untuk berhati-hati,” katanya.

Dalam sosialiasi tersebut, Saleh juga banyak menerima pertanyaan dari para anggota dewan terkait batasan-batasan yang bisa dinilai sebagai kegiatan kampanye. Selain terkait reses, kata dia, sebagian besar juga mempersoalkan terkait surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dan alat peraga kampanye (APK).

Ia menjelaskan, kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu.

“Pada intinya, jika dalam masa reses tersebut, mereka menyampaikan apa yang termaksud dalam pengertian kampanye tersebut, panwas akan menindaklanjutinya,” katanya.

Sedangkan terkait STTP, Saleh menjelaskan, setiap peserta pemilu yang akan menyelenggarakan kampanye baik itu pertemuan tatap muka ataupun pertemuan terbatas maka harus menyertakan izin dari kepolisian.

“Semua pertemuan yang merupakan kampanye maka harus ada STTP, meski itu mereka hanya bertemu satu atau dua orang. Jadi kalau mereka menerima tamu, dan kemudia menyampaikan visi misi dan citra diri maka menjadi bentuk pelanggaran kampanye,” katanya.

Kecuali, kata dia, pertemuan ini merupakan pertemuan internal partai baik mulai dari tingkatan atas sampai tingkat ranting dan juga tim pemenangan yang terdaftar di KPU.

Sedangkan untuk APK, kecenderungannya para wakil rakyat mempertanyakan terkait jumlah, bentuk, dan lokasi pemasangan. “Kalau tentang APK, Bawaslu mengimbau para paserta pemilu untuk tetap menyampaikan izin terlebih dahulu ke KPU Banyumas, karena berkaitan dengan lokasi dan bentuk yang diperbolehkan. Jadi harus ada  rekomendasi dari KPU. Kalau tidak, maka akan kami tindak,” katanya. (anas@satelitpost.com)