PURWOKERTO, SATELITPOST-Presiden Joko Widodo menjanjikan penghasilan tatap (siltap) perangkat desa akan distandarisasi setara PNS golongan IIA. Saat ini, pemerintah pusat tengah menyiapkan perangkat hukum agar kebijakan ini bisa segera direalisasikan. Namun, kebijakan ini dinilai akan membebani APBD.

Saat ini jumlah perangkat desa yang ada di Kabupaten Banyumas mencapai 3.600 orang. Mereka saat ini menerima siltap sebesar Rp 1,6 juta. “Di tempat kita sebenarnya tidak ada kendala, karena mereka siltapnya juga sudah UMRK (Upah Minimum Regional Kabupaten), palingan kalau PP-nya sudah jadi, naik sedikit,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa Setda Banyumas, Joko Setiono kepada SatelitPost, Kamis (17/1).

Karena menurut Joko, untuk PNS golongan IIA, besaran gaji setiap bulannya mencapai Rp 1,9 juta sampai Rp 2,3 juta. “Atas putusan kemarin (Pertemuan antara perangkat desa dengan presiden, red), di kami tidak ada persoalan, kita tunggu saja PP-nya. Kalau naik pasti di atas UMKR, kemungkinan tambahannya itu dari Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu,” kata dia.

Selama ini, perangkat desa menerima gaji dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang turun dari pemerintah pusat. “Sebenarnya yang mau direvisi kemarin itu kan Pasal 100 tentang alokasi dana desa yang untuk siltap, siltap besarannya itu Rp 400 ribu dan seterusnya, itu ada pembatasan 60 persen atau maksimal Rp 350 juta yang ADD terkecil. Kita menunggu aturan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, ribuan perangkat desa dari seluruh Indonesia mendatangi Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mereka menuntun agar upah bulanan mereka disamakan dengan PNS golongan IIA. Setelah adanya dialog akhirnya sepakat bahwa mereka akan diberikan upah sesuai dengan PNS golongan IIA.

Ia menjelaskan, jika belum adanya PP yang baru gaji perangkat desa akan tetap sama. “Kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut, kita menunggu PPNya, selama PPnya belum berubah kita merujuk pad aPP yang ada,” kata dia.(san)