KOMISIONER KPU Banyumas memberikan sosialisasi kepada warga binaan pemasyarakataan (WBP) Lapas Purwokerto di masjid setempat,senin (8/4).

PURWOKERTO, SATELITPOST- Sebanyak 270 narapidana (napi) yang berada di lembaga permasyarakatan (Lapas) Purwokerto terancam tidak bisa mengikuti Pemilu Serentak 2019 dikarenakan tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan tak masuk daftar pemilih tetap (DPT).

Hal ini diketahui ketika KPU Banyumas memberikan layanan formulir A5 atau keterangan pindah memilih kepada 500 napi lainnya yang memegang kartu identitas/data kependudukan, Senin (8/4/2019).

Komisioner KPU Banyumas Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Khasis Munandar mengatakan, KPU telah menyiapkan sekitar 500 formulir A5 untuk warga binaan di Lapas Purwokerto.

“Pengurusan A5 untuk napi paling terakhir pada 10 April mendatang. Dengan demikian, kami kebut pengurusannya agar rampung dan menjangkau 500-an napi yang belum masuk dalam DPT,” kata Khasis yang juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan di depan ratusan napi.

Di tempat yang sama, Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Banyumas, Suharso Agung Basuki mengatakan, di Lapas Purwokerto masih menyisakan persoalan untuk 270 napi yang tidak memiliki NIK dan tidak masuk dalam DPT. “Yang 270 tidak terekam di data kependudukan, sehingga sesuai aturan belum bisa. Namun, kami akan perjuangkan untuk dikonsultasikan ke KPU pusat. Jadi kami menunggu kalau nanti ada surat edaran,” katanya.

Terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) khusus ini, ia menjelaskan KPU akan menyiapkan sebanyak 4 TPS yang akan digunakan warga lapas untuk memakai hak pilihnya. “Kalau nantinya 500 napi memperoleh formulir A5, maka ada 590 pemilih di lapas setempat. Sehingga masing-masing TPS ada 150-an pemilih,” katanya.

Sementara itu, Kepala Lapas Purwokerto, Bambang Basuki mengatakan jumlah penghuni di Lapas Purwokerto sebanyak 860 orang. “Yang telah masuk DPT baru 90 orang. Kini tengah diurus formulir A5 untuk pindah memilih sebanyak 500-an warga binaan,” katanya.

Terkait dengan 270 napi yang terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya, kata dia, pihaknya telah beberapa kali koordinasi baik dengan KPU Banyumas maupun Dindukcapil untuk melakukan perekaman. Namun, dalam proses tersebut, para napi tersebut juga tidak masuk dalam data kependudukan.

Ia menambahkan, untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di lapas, pihaknya telah menyiapkan 36 orang petugas lapas yang terbagi untuk empat TPS. (anas@satelitpost.com)