CILACAP, SATELITPOST- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap tetap mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendirian Umum Daerah Pasar Tradisional tetap dibahas. Hal ini diungkapkan pada Rapat Istimewa Pandangan Umum Fraksi terhadap pendapat Bupati, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Cilacap Adi Saroso, Kamis (14/9).

Dalam pandangannya, Fraksi PKB ini mengatakan jika dengan adanya pendirian perusahaan umum daearah, pasar tradisional ini dapat memberikan PAD dan menciptakan lapangan kerja di Cilacap. Selama ini 33 pasar tradisional yang ada dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan mampu menyumbang PAD mencapai RP 3,8 miliar.

“Kami tidak sependapat dengan Bupati, dan tetap mendorong agar Raperda tentang Pendirian Umum Daerah Pasar Tradisional dibahas lebih lanjut,” kata Ketua FPKB, Didi Yudi Cahyadi.

Sama halnya pendapat dari Fraksi Demokrat yang menyambut baik dengan adanya Raperda Perusda Pasar Tradisional ini. Karena diharapkan bisa meningkatkan PAD dan bisa berdampak positif untuk masyarakat daerah Cilacap.

Sementara itu, Fraksi Golongan Karya meminta agar raperda ini ditinjau kembali oleh Bupati. Terutama karena konsekuensi pendirian Perusda Pasar Tradisional ini harus ada penyertaan modal yang sangat tergantung dengan kemampuan daerah.

“Golkar memiliki pertimbangan terhadap raperda ini untuk dilakukan telaah kembali secara mendalam, terkait dengan regulasi, kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran dengan melakukan rapat kerja dengan dinas terkait,” kata Ketua Fraksi Golkar, Parsiyan.

Sementara Pasar Tradisional, menurut Fraksi PDIP, idealnya dikelola oleh BUMD, untuk meningkatkan PAD dan meningkatkan profesionalisme serta pemberdayaan masyarakat. Namun, pendapat Bupati terhadap penyampaian ini masih perlu dipertimbangkan kembali. “Kami menyadari Perusda pasar tradisional belum dapat dibahas lebih lanjut, kami dapat memahami,” kata Ketua Fraksi PDIP Cilacap Arif Junaedi.

Hal berbeda di sampaikan oleh Fraksi Gerindra yang mengatakan saat ini belum mendesak adanya pendirian Perusda Pasar Tradisional. Baik untuk pedagang maupun kepentingan masyarakat. “Kami sepakat agar penanganan dan pengelolaan pasar tradisional tetap dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM,” kata Ketua Fraksi Gerindra, Purwati.

Sebelumnya Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji dalam tanggapannya menyetujui pembahasan lebih lanjut tiga raperda dan menolak satu raperda inisiatif yang diajukan oleh DPRD Cilacap.

Raperda yang tidak disetujui dibahas lebih lanjut yakni, Raperda tentang  Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Tradisional, sedangkan tiga lainnya yang dibahas lebih lanjut, yakni, Raperda Perlindungan Petani, Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dan Cagar Budaya. (ale)