PURWOKERTO, SATELITPOST- Kasus dugaan pelanggaran penggunaan kewenangan dalam program‎ kegiatan yang dinilai menguntungkan salah satu bakal calon bupati di SMPN 3 Sokaraja tidak dilanjutkan. Putusan tersebut dilakukan ‎karena kurangnya bukti yang diperoleh Panwaslu Kabupaten Banyumas.

Kordiv Hukum dan Penindakan Pelanggaran ( HPP) Panwaslu Banyumas, Miftahudin SHI mengatakan, dari hasil pleno yang dilakukan berdasarkan laporan dan temuan  atas dugaan pelanggaran UU No 10 Tahun 2016 Pasal 71  Ayat 3, terkait dengan acara pemberian SK Adiwiyata yang dilaksanakan di SMPN 3 Sokaraja yang dihadiri bupati,kepala dinas serta camat dan lurah se-Kecamatan Sokaraja diputuskan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana proses penanganan pelanggaran karena‎ tidak‎ cukup bukti.

“Bukti yang dimaksud ini minimal ada dua alat bukti ya. Sambutan-sambutan yang disampaikan bupati maupun kepala dinas pendidikan tidak ada satu katapun yang menjurus kepada kampanye atau penggiringan opini terhadap proses dukung mendukung. Demikian juga tidak ada tindakan yang mengarah ke situ.” katanya.

‎Dalam UU nomor 10 tahun 2016 yang mengatur pilkada dalam pasal 71 ayat 3,  kata dia, sudah disebutkan bahwa bupati dilarang melakukan program atau rencana yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak selama 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih. “Dalam kontek kita disini kan bupatinya juga nyalon. Kalau ini kemudian terbukti maka ancamannya cukup berat. Yakni diskualifikasi sebagai calon.” katanya.

Maka, lanjut dia, jika sesuai dengan Perbawaslu No 14 Tahun 2017 sebuah laporan dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti harus terpenuhinya bukti yang cukup. Namun dalam kasus ini,  alat bukti seperti surat, keterangan saksi, dan petunjuk lain termasuk barang bukti berupa rekaman suara, video,  semua tidak cukup mengarah untuk ditindaklanjuti pada tahap berikutnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, belajar dari dua peristiwa terkait di institusi pendidikan di sekolah menengah pertama dan dinas pendidikan (penyerahan SK honor guru wiyata bakti) serta netralitas ASN, maka hasil pleno Panwas  memberi perhatian tersendiri kendati kasus tersebut tidak bisa ditindaklanjuti terkait dugaan pelanggaran pemilu dan kode etik.

“Tapi dari dua peristiwa itu, dibaca oleh masyarakat ada suasana kebatinan bernuansa kampanye (terselubung). Makanya kami menghimbau kepada ASN dan pejabat di pemkab untuk menahan diri, baik dari sisi perbuatan maupun pembuatan program serta kegiatan yang mengarah pada praduga seperti itu,” katanya.

Jika kondisi ini terus berlanjut, menurutnya nantinya akan sangat mengganggu  kondusifitas daerah dalam pelaksanaan pilkada yang damai dan bermartabat. Pasalnya ada pihak yang merasa  tersaingi sehingga bisa melakukan hal yang sama.  Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya pencegahan agar kasus seperti itu tidak terulang dalam bentuk yang beda.

Panwas akan melayangkan surat sebagai  saran ke bupati, sekda dan dinas-dinas untuk menahan diri dulu karena masa kampanye masih cukup lama, mulai tiga hari setelah penetapan paslon sampai tiga hari sebelum pencoblosan.”Kalau sekarang menahan diri tidak rugi, Justru ini bagian dari peran pejabat daerah dan ASN untuk ikut menjaga suasana daerah kondusif,” katanya.

Sementara, Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubal, Yon Daryono mengatakan, sesuai dengan PKPU No 4 tahun 2017,pihaknya sudah melayangkan surat kepada  kedua pasangan calon serta ketua tim paslon agar mematuhi regulasi terkait baliho dan gambar gambar yang kontennya bisa menyesatkan publik di Banyumas.”Apabila ada temuan baliho yang memiliki muatan yang menyesatkan. Maka tindakan kami akan menyurati Satpol PP untuk ditindak lanjuti.” katanya.

Dalam hal ini, kewenangan satpol PP adalah melakukan pengecekan ijin reklame, penempatan baliho yang menyalahi aturan perda atau tidak sehingga nantinya yang berhak menurunkan atau mencopot baliho tersebut. ([email protected])